
PORTALJABAR, KOTA BANDUNG - Di balik setiap anggaran pemerintah, ada tanggung jawab untuk menghadirkan manfaat bagi masyarakat. Itulah pentingnya penguasaan kompetensi pengadaan barang/jasa di pemerintahan. Prosesnya harus transparan, tepat sasaran, dan akuntabel. Termasuk di tingkat kelurahan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan warga.
hal tersebut disampaikan Kepala BKPSDM Kota Bandung Evi Hendarin dalam Pembukaan Pelatihan Keuangan para Lurah se-Kota Bandung.
"Sebanyak 40 lurah di lingkungan Pemerintah Kota Bandung mengikuti Pelatihan dan Ujian Sertifikasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) Level 1 pada 1–22 Oktober 2026," katanya.
Kegiatan ini dibuka oleh Kepala BKPSDM Kota Bandung, Evi Hendarin, di Hotel Grandia, Senin (19/10/2026).
Sementara itu Widyaiswara Ahli Madya, Budi Hermawan, menekankan bahwa kompetensi PBJP menjadi bekal penting bagi aparatur untuk menjalankan proses pengadaan secara profesional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
"Melalui pelatihan ini, para lurah didorong untuk memperkuat kompetensi sekaligus integritas dalam mengelola pengadaan," tegasnya.
Menurutnya, keberhasilan bukan hanya tentang terserapnya anggaran, tapi tentang manfaat yang dirasakan masyarakat. (Apun)
[15.43, 22/10/2026] Kang Revo Diskominfo Jabar: Pemkot Bandung Bersihkan Vandalisme Pascademonstrasi di Sejumlah Ruas Kota
Kota Bandung – Pemerintah Kota Bandung membersihkan vandalisme di sejumlah titik setelah aksi demonstrasi, Rabu (21/10/2026). Pembersihan dilakukan di antaranya di Simpang Lima, Jalan Braga, Pendopo Kota Bandung, serta kawasan Cikapayang-Dago untuk memulihkan kebersihan dan keindahan kota.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan meninjau langsung proses pembersihan bersama jajaran kewilayahan dan perangkat daerah terkait.
“Alhamdulillah pagi hari ini kami langsung turun tangan untuk membersihkan vandalisme yang terjadi pada saat demo kemarin,” ujar Farhan.
Ia mengatakan, proses pembersihan akan dilakukan secara intensif selama 2 x 24 jam. Pemkot Bandung melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, unsur tata pemerintahan, serta jajaran kewilayahan.
Farhan menegaskan, vandalisme tidak berkaitan dengan kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat. Karena itu, fasilitas dan ruang publik yang terdampak perlu segera dipulihkan agar tetap bersih dan nyaman digunakan masyarakat.
“Tujuannya tentu yang paling penting mengembalikan kebersihan dan keindahan Kota Bandung. Karena vandalisme tidak ada hubungannya dengan kebebasan berekspresi dan berpendapat,” katanya.
Simpang Lima menjadi salah satu lokasi dengan kerusakan vandalisme yang cukup terlihat. Sejumlah huruf pada fasilitas di kawasan tersebut mengalami kerusakan, terutama pada bagian bawah, sehingga harus dilepas untuk diperbaiki.
“Yang paling rusak vandalisme di sini. Jadi ini terpaksa semua huruf-hurufnya karena bagian bawahnya dirusak. Jadi kita akan cabut semuanya, sekaligus kita coba perbaiki semuanya sehingga nanti akan kelihatan lebih normal,” jelasnya.
Meski terdapat vandalisme, Farhan memastikan tidak ditemukan kerusakan besar pada fasilitas lalu lintas. Sejumlah fasilitas, termasuk lampu lalu lintas (traffic light), masih dalam kondisi baik.
“Alhamdulillah semuanya tidak ada. Kami memang melihat ada beberapa vandalisme dan sedang kami bersihkan semuanya,” tuturnya.
Selain Simpang Lima, pembersihan dilakukan di sepanjang Jalan Asia Afrika hingga Pendopo Kota Bandung, serta di kawasan Braga dan Cikapayang-Dago. Pemkot Bandung menargetkan wilayah yang terdampak segera pulih sehingga aktivitas masyarakat dapat berlangsung dengan nyaman.
Farhan juga menyampaikan bahwa aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat tetap berjalan dengan baik setelah demonstrasi. Menurutnya, meskipun sempat terjadi gesekan, kondisi tersebut secara umum tidak mengganggu kegiatan masyarakat.
“Sejauh ini pemantauan kegiatan ekonomi sosial di Kota Bandung masih berjalan dengan baik. Unjuk rasa walaupun ada gesekan dan percikan, tapi tidak kemudian mengganggu secara umum kegiatan sosial ekonomi di Kota Bandung,” pungkasnya. (Pun)