PORTALJABAR, KOTA BANDUNG - Pemerintah Kota Bandung mendukung pembangunan Bus Rapid Transit Bandung Raya sebagai solusi kemacetan dan peningkatan layanan transportasi publik, ditandai groundbreaking Indonesia Mass Transit Project (Mastran) di Terminal Leuwipanjang (22/7/2026).

Pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga menandatangani kerja sama Public Service Obligation untuk menjamin layanan angkutan massal tetap terjangkau bagi masyarakat.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, integrasi transportasi massal membuka peluang investasi sekaligus mendukung penataan kawasan perkotaan.

Farhan menjelaskan, Pemerintah Kota Bandung menyiapkan pembangunan gedung parkir di sepanjang koridor Bus Rapid Transit karena parkir di badan jalan dan pedagang kaki lima tidak lagi diperbolehkan.

"Sepanjang jalur BRT tidak boleh ada parkir dan tidak boleh ada PKL. Karena itu kami mengundang investor untuk membangun gedung parkir sebagai bagian dari penataan kawasan," kata Farhan.

Ia menyebut Pemerintah Kota Bandung telah mendukung skema Public Service Obligation sejak 2024 karena Kota Bandung menjadi penerima manfaat utama layanan tersebut.

Farhan berharap tarif Bus Rapid Transit sekitar Rp7.000 agar semakin banyak masyarakat beralih menggunakan transportasi publik.

"Saya sedang berjuang supaya tarifnya sekitar Rp7.000 sehingga masyarakat semakin tertarik menggunakan transportasi publik," ujarnya.

Menurut Farhan, angkutan kota tetap beroperasi dengan bertransformasi menjadi layanan feeder berbasis kendaraan listrik yang terhubung dengan koridor utama Bus Rapid Transit.

"Angkot lama tidak akan dihilangkan tapi akan jadi layanan feeder yang terhubung dengan koridor utama BRT," ungkapnya.

Sementara itu, Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan, Bus Rapid Transit akan menjadi tulang punggung transportasi massal yang terintegrasi dengan kereta api dan layanan feeder.

"BRT akan menjadi tulang punggung layanan transportasi massal yang terintegrasi dengan kereta api, angkutan pengumpan (feeder), dan moda transportasi lainnya sehingga perjalanan masyarakat menjadi lebih mudah dan efisien dari titik keberangkatan hingga tujuan akhir," kata Dudy.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut pembangunan Bus Rapid Transit menandai era baru transportasi publik di Bandung Raya.

Dedi menambahkan, angkutan kota konvensional akan diarahkan menjadi layanan feeder berbasis kendaraan listrik dengan dukungan skema pembiayaan bagi pengemudi.

"Transportasi modern bukan hanya soal kendaraannya, tetapi juga budaya masyarakat dalam menggunakan transportasi publik serta kualitas layanan kota yang mendukung, mulai dari trotoar, penerangan jalan, hingga keamanan," ujar Dedi.

(Diskominfo Kota Bandung/bhf)