PORTALJABAR, KAB. BOGOR - Pj. Bupati Bogor Asmawa Tosepu mendampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto dan Pj. Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin saat melakukan pembukaan loket pelayanan ATR/BPN di Kantor Pertanahan Cibinong Kabupaten Bogor, Jumat (19/1/2024).
 
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto mengungkapkan, pembukaan loket pelayanan ATR BPN ini untuk menghadirkan layanan pertanahan yang optimal kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bogor. Terlebih lagi Hadi menambahkan, Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Bogor melayani 33 kecamatan yang setiap tahunnya melayani 120 ribu lembar yang harus ditangani.
 
“Dengan cakupan layanan yang begitu luas wajar jika Kantah Kabupaten Bogor meningkatkan kinerja layanannya, dengan loket yang benar-benar mewakili masyarakat,” ujarnya.
 
Menurut Menteri ATR/BPN, Kantah Kabupaten Bogor juga memberikan kontribusi PAD berupa BPHTB, BPH, ini  memberikan warna kepada Pemdakab Bogor.
 
“Termasuk Kabupaten Bogor ini memberikan kontribusi yang sangat baik kepada Pemda paling tidak berdasarkan data menyumbangkan sedikitnya Rp17 triliun dalam hal penambahan nilai ekonomi dari hak tanggungan masyarakat Kabupaten Bogor,” katanya.
 
Ia menjelaskan, ada tujuh layanan yang dilaksanakan oleh Kantah Kabupaten Bogor yang memberikan masyarakat kemudahan, kelancaran, dan kenyamanan diantaranya adalah pendaftaran SK akan dilayani dengan cepat, perubahan SKPT kemudian hak tanggungan, proyal, dan pengecekan.
 
“Tujuh layanan sangat dibutuhkan masyarakat. Oleh karena itu kami memberikan tempat tentunya untuk memberikan pelayanan terbaik kepada seluruh masyarakat,” ucapnya.
 
Pemerintah Kabupaten Bogor juga menjalankan program strategi nasional yakni sertifikasi tanah untuk rakyat, tugas yang harus diselesaikan sebanyak 1,4 juta bidang. Saat ini sudah dapat terselesaikan sebanyak 1,1 juta bidang.
 
“Saya harap tahun ini selesai, dengan kerja keras dan dukungan dari Pemerintah Daerah, aparat penegak hukum, Kajari, Kapolres, Dandim dan Forkopimda sehingga tujuan memberikan layanan terbaik kepada masyarakat dapat tercapai,” imbuhnya. (rdp*)