PORTALJABAR, KAB. BEKASI - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi mulai menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026 melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang digelar di Command Center Dinas Kominfosantik, pada Kamis (17/4/2025).

Pemkab Bekasi memastikan, setiap program yang dibuat akan berdampak nyata, menjawab kebutuhan masyarakat, serta dilaksanakan secara efektif, efisien, akuntabel. Selain itu, program juga dipastikan tepat sasaran dengan dukungan data valid dan kesiapan administrasi teknis yang matang.

Dalam Musrembang, Pemkab Bekasi menyerap aspirasi masyarakat sekaligus menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah Pusat. Kegiatan tersebut juga digunakan untuk membahas prioritas pembangunan, indikator kinerja, hingga lokasi dan bentuk program yang akan dilaksanakan.

Dalam sambutannya, Sekda Kabupaten Bekasi Dedy Supriyadi menyampaikan bahwa hasil dari Musrenbang akan menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi 2026. Ia menegaskan bahwa rencana pembangunan harus selaras dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Bekasi, yakni "Bekasi Bangkit, Maju, dan Sejahtera".

“Kegiatan ini diharapkan tidak hanya menjadi kegiatan seremonial, tetapi juga mampu menghasilkan rumusan strategis yang konkret dan dapat diwujudkan secara nyata dalam program pembangunan,” ujarnya.

Dedy juga menekankan pentingnya sinkronisasi arah kebijakan antara pemerintah daerah dengan pemerintah provinsi dan pusat, sesuai dengan amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

Seluruh perangkat daerah, camat, lurah, hingga kepala desa harus aktif dan komunikatif dalam mendukung pembangunan Kabupaten Bekasi. Dengan begitu, kebijakan yang dihasilkan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional.

Dengan terselenggaranya Musrenbang RKPD Kabupaten Bekasi 2026, diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat berperan aktif dalam menyusun perencanaan pembangunan yang lebih terarah, partisipatif, dan berkelanjutan. Sinergi antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat menjadi kunci utama dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan serta memenuhi kebutuhan masyarakat secara merata dan berkeadilan. (Diskominfo Kabupaten Bekasi/ Rani)