PORTALJABAR, KOTA BANDUNG -  Pemkot Bandung menargetkan 435.416 kepala keluarga (KK) terdaftar dalam Digitalisasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) hingga Desember 2026.

Sekretaris Daerah Kota Bandung Iskandar Zulkarnain mengatakan, digitalisasi Perlinsos dan Implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) ditujukan untuk memudahkan akses layanan publik.

“Digitalisasi Perlinsos dan implementasi IKD merupakan bagian dari upaya untuk menghadirkan pelayanan yang mudah, cepat, terintegrasi, dan dekat dengan masyarakat,” ujar Iskandar saat membuka rapat koordinasi secara daring di Bandung Command Center (BCC), Selasa 29/9/2026.

Menurutnya, pelaksanaan program tersebut bukan hanya tanggung jawab Dinas Sosial (Dinsos) dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), tetapi agenda bersama Pemkot Bandung.

Dari total 870.832 KK di Kota Bandung, sebanyak 435.416 KK atau 50 persen ditargetkan terdaftar melalui Perlinsos.

“Target ini tidak mengenal desil kesejahteraan. Artinya, kita ingin manfaat kegiatan Perlinsos dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Kota Bandung,” katanya.

Iskandar menjelaskan, pelaksanaan Perlinsos berlangsung September hingga Desember 2026 dengan target yang perlu dicapai dalam waktu terbatas.

Karena itu, ia meminta pembagian peran, mobilisasi sumber daya, dan pemantauan capaian dilakukan secara terukur di setiap wilayah.

Para Asisten Sekretariat Daerah Kota Bandung selaku koordinator wilayah diminta memastikan koordinasi lintas perangkat daerah dan kewilayahan berjalan efektif.

Dinsos dan Disdukcapil juga diminta memberikan dukungan teknis, pendampingan, serta menyelesaikan kendala selama pelaksanaan program.

“Dinsos dan Disdukcapil bukan bekerja sendiri. Keduanya menjadi bagian dari sistem kerja Pemerintah Kota Bandung yang didukung oleh seluruh OPD dan kewilayahan,” tutur Iskandar.

Kepala perangkat daerah yang berperan sebagai Liaison Officer (LO) diminta menggerakkan jajaran dan jejaring masing-masing untuk mendukung capaian Perlinsos.

LO juga bertugas membantu mobilisasi agen serta berkoordinasi aktif dengan koordinator lapangan (korlap) di wilayah.

“Setiap OPD harus punya kontribusi nyata terhadap target capaian Perlinsos Kota Bandung,” pintanya.

Di tingkat kewilayahan, camat dan lurah selaku korlap diminta mengendalikan pelaksanaan Perlinsos sesuai potensi wilayah masing-masing.

Potensi tersebut meliputi RT, RW, kader, relawan, sumber kesejahteraan sosial, dan unsur masyarakat lainnya yang dapat mendukung pendataan.

Korlap juga diminta memastikan agen aktif, memahami sasaran dan tugas, serta melaporkan hasil pelaksanaan secara berkala.

Iskandar menyebut agen menjadi ujung tombak Perlinsos karena berinteraksi langsung dengan masyarakat dalam proses pendataan dan pelayanan.

Agen membantu masyarakat memperoleh informasi, mendampingi proses yang diperlukan, serta memastikan sasaran terlayani dengan rasio satu agen untuk 170 KK.

Iskandar menekankan, target 435.416 KK merupakan target bersama seluruh unsur Pemkot Bandung, bukan satu perangkat daerah.

“Jangan ada sekat antara OPD, kecamatan, kelurahan maupun agen. LO menggerakkan OPD, korlap menggerakkan wilayah, agen menjangkau masyarakat, dan seluruhnya bergerak dalam satu koordinasi,” katanya.

Ia mengajak seluruh pihak memandang target tersebut sebagai upaya memperluas akses pelayanan publik agar semakin dekat dengan masyarakat.

“Mari kita manfaatkan waktu sampai Desember ini dengan sebaik-baiknya. Perkuat koordinasi, perbanyak mobilisasi agen, pantau capaian, dan segera selesaikan setiap kendala yang muncul di lapangan,” ujarnya.

Iskandar berharap rapat koordinasi menghasilkan langkah konkret untuk mencapai target Digitalisasi Perlinsos dan implementasi IKD di Kota Bandung.

(Diskominfo Kota Bandung)