PORTALJABAR, KOTA BANDUNG - Pemerintah Kota Bandung mendorong transformasi tata kelola berbasis data untuk menghasilkan kebijakan yang lebih tepat bagi masyarakat.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan hal tersebut saat membuka NGULIK (Ngobrol dan Diskusi Teknologi Informasi dan Komunikasi, Data dan Statistik) secara daring melalui Zoom Meeting (13/8/2026).

Farhan menilai pemerintah tidak lagi dapat mengambil kebijakan hanya berdasarkan pengalaman, perkiraan, maupun kebiasaan dalam menghadapi persoalan perkotaan.

Pemanfaatan data membantu pemerintah membaca perubahan sehingga kebijakan yang dihasilkan dapat menjawab kebutuhan masyarakat secara lebih tepat.

“Data dalam governance pada dasarnya menempatkan data bukan sekadar sebagai produk administrasi, melainkan sebagai instrumen penting dalam pengambilan keputusan,” ujar Farhan.

Menurutnya, data perlu digunakan untuk mengidentifikasi masalah, pihak terdampak, lokasi kejadian, hingga penyebab persoalan sebelum pemerintah menentukan intervensi.

Kebutuhan tersebut semakin penting karena Kota Bandung memiliki luas sekitar 170 kilometer persegi dengan jumlah penduduk mendekati 3 juta jiwa.

Mobilitas penduduk yang tinggi membuat kebutuhan layanan publik, kesehatan, pendidikan, dan ekonomi digital terus mengalami perubahan.

Farhan menyebut pengalaman Seoul dalam membangun kota cerdas dapat menjadi pembelajaran bagi Bandung dalam mengembangkan tata kelola berbasis data.

“Smart city pada akhirnya bukan soal seberapa banyak teknologi yang diterapkan atau berapa banyak anggaran yang digunakan untuk membeli sensor dan mengembangkan aplikasi. Yang paling penting adalah bagaimana digitalisasi ini memberikan dampak yang luas bagi masyarakat,” katanya.

Menurut Farhan, Bandung tidak perlu meniru Seoul, Korea Selatan, secara utuh dalam membangun tata kelola pemerintahan berbasis data.

Konsistensi Seoul mengintegrasikan data antarorganisasi pemerintahan dan melibatkan pemerintah pusat, provinsi, serta masyarakat dinilai relevan untuk dipelajari.

Pengelolaan data secara baik dan transparan juga dapat menjadi jembatan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat sekaligus membangun kepercayaan publik.

Sementara itu, Ambassador for International Relations Seoul Metropolitan Government, Koo Hong-seok, menyebut hubungan Bandung dan Seoul telah terjalin sejak 2016.

Tahun 2026 menjadi momentum 10 tahun kemitraan kedua kota untuk berbagi kebijakan, pengalaman, serta praktik tata kelola perkotaan.

Koo menjelaskan Seoul terus memanfaatkan data dan teknologi digital untuk merespons perubahan lingkungan perkotaan serta kebutuhan masyarakat yang semakin beragam.

“Kami sangat berharap waktu ini dapat menjadi waktu yang berharga bagi kita semua untuk berbagi pengalaman dan pendapat satu sama lain,” ujarnya.

Koo berharap hubungan Bandung dan Seoul terus berkembang melalui pertukaran pengalaman yang memberikan manfaat bagi kedua kota.

(Diskominfo Kota Bandung/bhf)