PORTALJABAR, KOTA BANDUNG - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung siap mendukung pembangunan Sekolah Rakyat yang digagas Kementerian Sosial. Kendati demikian, Kota Bandung masih terkendala soal ketersediaan lahan.

“Kita diminta untuk menghibahkan 5 hektar. Tidak ada 5 hektar mah. Kita hanya maksimal 2 hektar,” kata Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, di Balai Kota Bandung, Senin (21/4/2025).

Kondisi geografis dan keterbatasan lahan di wilayah perkotaan membuat permintaan itu sulit dipenuhi.

Sebagai solusi, pembangunan Sekolah Rakyat akan menyesuaikan ketersediaan lahan dengan konsep gedung bertingkat.

“Jadi kelihatannya gedungnya harus bertingkat. Bahwa tanahnya jadi tidak memenuhi ya kita bahas aja,” katanya.

Sekolah Rakyat ini akan mengusung konsep “satu atap”. Semua perluasan pendidikan disediakan dalam satu kompleks.

Sekolah ini khusus bagi keluarga penerima bantuan sosial yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Program Keluarga Harapan (PKH).

“Sekolah rakyat itu satu atap semuanya. Ada khusus untuk mereka yang layak mendapatkan bantuan sosial. Pembangunannya semua oleh Kementerian Sosial, kami hanya menyediakan lahan,” ucapnya.

Pemilahan warga penerima manfaat dilakukan oleh Kemensos dengan mengacu pada data resmi.

"Itu ada di DTKS, ada PKH. Kita tunggu dulu datanya lengkap. Alhamdulillah sampai sejauh ini Bandung termasuk yang terbaik untuk pengkinian data DTKS," ujarnya.

Farhan juga menegaskan, program Sekolah Rakyat berbeda dengan program Rawan Melanjutkan Pendidikan (RMP).

"Kalau RMP beda lagi. Itu masuknya ke dalam program RMP, bukan Sekolah Rakyat. RMP mah rata-rata sekolah swasta yang musti ditebus, ijazahnya atau apa gitu," ucapnya. (Diskominfo Kota Bandung/UPI)