PORTALJABAR, KAB. BEKASI - Pemda Kabupaten Bekasi menyatakan kesiapan berkolaborasi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Qur'an serta inisiatif satu desa satu majelis taklim yang digagas oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bersama Kementerian Agama (Kemenag).

Wakil Bupati (Wabup) Bekasi, Asep Surya Atmaja, menyampaikan hal tersebut saat menghadiri kick-off program di Masjid Izzatul Islam, Grand Wisata, Lambangsari, Tambun Selatan, pada Senin (24/3/2025).

Acara ini juga dihadiri oleh Menteri Desa PDTT Yandri Susanto serta Menteri Agama Prof. KH. Nasarudin Umar.
Asep Surya Atmaja menegaskan, Pemda Kabupaten Bekasi menyambut baik program ini dan siap berkolaborasi dalam pelaksanaannya.

Menurutnya, program pemberantasan buta huruf Al-Qur'an serta satu desa satu majelis taklim telah berjalan di masyarakat Kabupaten Bekasi.

“Tapi memang ini kan universal untuk seluruh Indonesia. Kalau Kota Bandung kelihatannya aman,” ujarnya.

Ia menambahkan, program 100 hari Bupati dan Wakil Wali Kota Bekasi sangat selaras dengan inisiatif yang digagas Kemendes PDTT, salah satunya melalui pemberian penghormatan kepada guru ngaji dan imam masjid.

“Kita kan ada program guru ngaji dapat penghormatan, imam dapat penghormatan. Apalagi sekarang pemerintah pusat ingin mengadakan satu desa satu majelis taklim,” tuturnya.

Asep menekankan, majelis taklim sudah berjalan di setiap desa di Kota Bandung, tetapi pihaknya tetap siap berkolaborasi jika program ini diperluas.

“Sebagaimana tadi Pak Menteri sampaikan, bagi yang sudah ada majelis taklim, lanjutkan berjalan saja,” jelasnya.

Menteri Desa PDTT Yandri Susanto menegaskan, program ini akan diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk Pulau Jawa yang dinilai lebih siap.
Menurutnya, tenaga pengajar di majelis taklim maupun taman pendidikan Al-Qur'an (TPQ) akan direkrut dari sumber daya Kemenag di tingkat kabupaten/kota.

Selain itu, anggaran untuk mendukung program ini dapat dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta dimusyawarahkan di tingkat desa. (Diskominfo Kab. Bekasi/Fauziah)