PORTALJABAR, KOTA BANDUNG - Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengajak ulama membantu warga memilah informasi valid agar persatuan tetap terjaga.

Pertemuan bersama ulama dan organisasi keagamaan berlangsung di Ruang Tengah Balai Kota Bandung (26/8/2026).

Dialog tersebut membahas langkah konkret mencegah kesalahpahaman, menjaga ketertiban, serta memastikan masyarakat memperoleh informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Prof. KH. Miftah Farid mengingatkan ulama menyampaikan narasi sejuk melalui khutbah, ceramah, diskusi, serta kegiatan bersama.

Keterlibatan generasi muda, khususnya mahasiswa, dinilai penting agar pesan persatuan menjangkau kelompok masyarakat secara lebih luas.

Miftah juga mendorong kegiatan spiritual bersama, termasuk doa bersama, untuk membantu menjaga ketenangan dan kebersamaan masyarakat.

KH. Asep Mulyana Ismail menekankan pentingnya prinsip tabayyun, yakni memverifikasi dan mengklarifikasi informasi sebelum masyarakat menyebarkannya.

Langkah tersebut membantu warga menghindari kesalahpahaman akibat informasi yang belum teruji kebenarannya di tengah masyarakat.

Ustaz H. Musa Muhammad mendorong masyarakat menyampaikan aspirasi melalui jalur konstitusional dengan tetap menghormati ketentuan hukum.

Penyampaian pandangan publik, menurutnya, dapat dilakukan secara elegan tanpa mengurangi hak masyarakat menyampaikan pendapat.

Ustaz H. Andri Mulyadi menyoroti peran ulama dalam mengantisipasi kepanikan publik melalui informasi valid dan terverifikasi.

Menurut Andri, kanal dakwah dapat dimanfaatkan untuk membantu masyarakat memperoleh informasi yang benar dan mengurangi keresahan.

Dr. H. Ahmad Suherman mendorong rumah ibadah dioptimalkan sebagai ruang interaksi warga untuk meningkatkan kemampuan menyaring informasi.

Ia juga mendorong penyebaran informasi publik ke perguruan tinggi dengan memperhatikan keberagaman latar belakang mahasiswa.

Melalui pertemuan tersebut, Pemkot Bandung berharap ulama membantu warga mendapatkan informasi akurat sekaligus menjaga ketenangan lingkungan.

Upaya bersama ini diharapkan membuat masyarakat lebih kritis menyaring informasi tanpa kehilangan ruang menyampaikan aspirasi secara konstitusional.

(Diskominfo Kota Bandung/bhf)