PORTALJABAR, KOTA BANDUNG -  Wali Kota Bandung Muhammad Farhan memastikan pembangunan kota berbasis kebutuhan wilayah saat berdialog dengan warga pada kegiatan Siskamling Siaga Bencana ke-88 di Kelurahan Sekejati Kota Bandung (08/04/2026).

Muhammad Farhan menyatakan pembangunan tidak lagi dilakukan dengan pendekatan seragam karena setiap wilayah memiliki persoalan berbeda.

“Kita tidak ingin penyeragaman. Setiap wilayah punya kebutuhan berbeda, sehingga pendekatannya harus berbasis data dan kondisi riil di lapangan,” ujar Muhammad Farhan.

Pemerintah kota menggunakan data kewilayahan yang dihimpun melalui Laci Rukun Warga sebagai dasar menentukan prioritas pembangunan.

Data tersebut menjadi rujukan dalam menetapkan program pembangunan dan intervensi kebijakan sesuai kondisi lapangan.

Muhammad Farhan menyebut data Laci Rukun Warga telah melalui proses verifikasi sehingga dapat dipertanggungjawabkan dalam perencanaan pembangunan daerah.

“Data ini sudah tersertifikasi dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi arah kebijakan kita tidak lagi berdasarkan asumsi, tapi berdasarkan fakta di lapangan,” ujar Farhan.

Warga dalam dialog menyampaikan sejumlah persoalan lingkungan seperti banjir akibat luapan sungai, kondisi jalan, drainase, serta penerangan jalan umum.

Muhammad Farhan memastikan laporan masyarakat akan diverifikasi oleh perangkat daerah untuk menentukan langkah penanganan yang tepat.

“Kita tidak bisa menyelesaikan masalah secara parsial. Harus dipetakan secara menyeluruh, terutama untuk persoalan seperti banjir yang berkaitan dengan sistem hidrologi kota,” ujar Farhan.

Farhan mengingatkan pentingnya kejelasan status lahan serta peruntukan fasilitas umum agar pembangunan tidak menimbulkan persoalan baru.

“Semua harus jelas, baik status lahan maupun peruntukannya. Ini penting agar pembangunan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari,” ujar Farhan.

Farhan mengajak warga terus menyampaikan data kondisi lingkungan agar pembangunan kota berjalan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Pembangunan kota ini tidak bisa hanya dari pemerintah. Harus ada partisipasi warga, dan semuanya dimulai dari data yang akurat,” ujar Farhan.

(Diskominfo Kota Bandung/bhf)