Terkait pungutan tiket masuk atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), TNGHS menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan amanat pemerintah pusat.

infrastruktur | 10 jam yang lalu

Kami ingin Bogor terbangun dengan perjuangan semua pihak, termasuk para buruh yang telah memberikan kontribusi nyata, baik dalam bentuk pajak maupun retribusi.

pemerintahan | 10 jam yang lalu

Dalam kegiatan Pekan Panutan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Balai Kota Bogor, 28/4/2025, empat musisi eks pengamen turut memeriahkan acara tersebut.

sosial | 10 jam yang lalu

PORTALJABAR, KOTA BANDUNG - Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan melantik 33 pejabat fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Bandung di Auditorium Balai Kota Bandung, Senin (28/4/2025). Dalam amanatnya, Farhan menegaskan, jabatan fungsional bukan sekadar posisi teknis, melainkan bagian penting dalam menjaga jalannya mesin besar pemerintahan. Para pejabat baru ini diharapkan menjadi spesialis andal di bidangnya masing-masing. Seperti auditor, penata kelola penanaman modal, pengendali dampak lingkungan, penyuluh lingkungan hidup, pranata komputer, perawat, dan perencana. Setiap tugas Anda adalah bagian vital dari sistem besar ini. Sama seperti mesin, setiap roda dan baut harus berfungsi secara sinkron, kata Farhan. Ia juga mengajak seluruh pejabat untuk bekerja tidak hanya dengan profesionalisme, tetapi juga dengan kepekaan sosial. Farhan menegaskan pentingnya inovasi yang berorientasi pada penerima manfaat, bukan sekadar mengejar prosedur atau rutinitas. Inovasi berarti memberi nilai tambah baru, memperhatikan apa yang dirasakan masyarakat, bukan sekadar menjalankan tugas, tegasnya. Selain itu, Farhan mengingatkan nilai dasar ASN yaitu BerAKHLAK harus menjadi pegangan dalam setiap tugas yang berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Adaptif bukan berarti menuruti ego pribadi. Adaptif itu membangun ekosistem kolaboratif yang memperkuat kerja bersama, ujarnya. Farhan berharap para pejabat fungsional yang baru dilantik dapat menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, dan memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan visi Kota Bandung: unggul, terbuka, amanah, maju, dan agamis. 

pemerintahan | 28 April 2025

PORTALJABAR, KOTA BANDUNG - Pemkot Bandung menegaskan pentingnya peran masyarakat dalam mengelola sampah, khususnya di tingkat rukun tetangga (RT). Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat meresmikan Rumah Sampah Mandiri di RT 07 RW 03 Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong (26/4/2025). Muhammad Farhan menuturkan, persoalan sampah tidak bisa hanya diserahkan kepada pemerintah, melainkan harus diselesaikan melalui kolaborasi dengan masyarakat. Masalah sampah adalah masalah yang harus kita selesaikan bersama. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan warga. Pengelolaan sampah yang baik dimulai dari rumah, dari RT, dari kita semua, ujarnya. Menurutnya, pengelolaan sampah berbasis RT menjadi solusi strategis, mengingat volume sampah harian di Kota Bandung terus meningkat dan membutuhkan kerja sama aktif antara pemerintah dan masyarakat. Salah satu konsep yang diusung dalam pengelolaan ini adalah prinsip “sampah hari ini, habis hari ini” guna mengurangi beban di Tempat Pembuangan Akhir (TPA). Muhammad Farhan memberikan apresiasi kepada warga RT 07 yang telah membangun rumah pengolahan sampah mandiri dengan cara sederhana namun efektif. Ini adalah contoh nyata bagaimana masyarakat dapat menjadi 'juara' dalam mengelola sampah. Di seluruh Bandung, baru 412 RW yang mengelola sampah mandiri, dan RT 07 adalah salah satu yang berhasil menunjukkan bahwa pengelolaan sampah bisa berjalan dengan baik, katanya. Ia berharap, keberhasilan RT 07 dapat menjadi inspirasi bagi RT lain di Kota Bandung untuk ikut serta dalam pengelolaan sampah mandiri. Kami akan terus mendukung dan mendorong agar lebih banyak lagi RT yang menjadi 'juara' dalam pengelolaan sampah, tegasnya. Muhammad Farhan juga mengajak seluruh warga Kota Bandung untuk lebih peduli terhadap lingkungan. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk mewujudkan Kota Bandung yang bersih, sehat, dan ramah lingkungan. “Tidak ada kompetisi di Kota Bandung, yang ada adalah kolaborasi. Kita harus bekerja sama untuk mencapai hasil yang lebih baik,” tuturnya. Sementara itu, Ketua RT 07 RW 03 Amir Hamzah menyampaikan, rumah sampah mandiri tersebut memanfaatkan dua metode pengolahan sampah, yaitu komposisasi dan maggotisasi, yang diterapkan dengan sistem sederhana dan terjangkau. “Kami tidak membutuhkan teknologi canggih atau lahan luas. Sistem yang kami terapkan memungkinkan sampah organik diolah secara cepat, dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh warga,” ungkap Amir. Peresmian Rumah Sampah Mandiri ini diharapkan menjadi langkah awal bagi lebih banyak wilayah di Kota Bandung untuk mengembangkan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, serta meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya kebersihan lingkungan di tingkat komunitas. (Diskominfo Kota Bandung/Fau)

infrastruktur | 27 April 2025

Ketika tamu-tamu luar negeri saya ajak ke sana, mereka takjub. Dan saya bilang, ini adalah simbol bahwa kita belum mencintai Palestina dengan sepenuh hati, katanya.

sosial | 27 April 2025

“Kami akan memberikan diskon retribusi pajak untuk event insidental, memperkenalkan brand baru Bandung sebagai Ibu Kota Asia Afrika tahun 2025, dan memperbanyak festival agar ekonomi terus berputar,” katanya

ekonomi | 27 April 2025

Kemarin berproblem pajak di Jakarta. Hari ini sudah kita bereskan seluruhnya. Sekarang nomornya sudah Bandung, nomor Jawa Barat, tambahnya.

sosial | 26 April 2025

.- Pemberdayaan Ekonomi Lokal melalui penguatan UMKM, insentif pajak, serta perluasan kerja sama dengan sektor swasta dan akademisi.

pemerintahan | 25 April 2025

PORTALJABAR, KAB. BEKASI - Wakil Bupati (Wabup) Bekasi Asep Surya Atmaja mengajak perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bekasi untuk berperan aktif dalam mendukung program Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) sebagai bagian dari sinergi antara pemerintah daerah dan sektor swasta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ajakan tersebut disampaikan saat kunjungan ke dua perusahaan yang telah menjalankan program Corporate Social Responsibility (CSR), yakni PT Yutaka Manufacturing Indonesia (YMI) dan PT Kayaba Indonesia (KYBI) di Kawasan MM2100, Kabupaten Bekasi, Kamis (24/4/2025). Dalam kunjungannya, Asep mengapresiasi kepada kedua perusahaan tersebut atas kontribusi mereka dalam berbagai program sosial, mulai dari bidang kesehatan, pemberdayaan UMKM, hingga pertanian. Ia menekankan pentingnya peran aktif dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah. “Dari kedua PT tersebut sudah memberikan kontribusi kepada masyarakat dalam bidang kesehatan, UMKM, dan pertanian,” katanya. Ia juga menyampaikan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi memiliki program Rutilahu sebagai upaya menyediakan tempat tinggal yang layak bagi warga kurang mampu. Menurutnya, keberhasilan program tersebut memerlukan kolaborasi erat antara pemerintah dan pihak swasta. “Kami sangat berharap perusahaan-perusahaan di Kabupaten Bekasi dapat turut serta dalam program Rutilahu ini. Partisipasi aktif dari sektor swasta sangat penting untuk mempercepat penuntasan permasalahan rumah tidak layak huni dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ucapnya. Menanggapi ajakan tersebut, Manajemen PT Kayaba Indonesia melalui perwakilannya Lilik Haryanto menyatakan kesiapan perusahaannya untuk mendukung program Rutilahu. Ia mengungkapkan bahwa PT Kayaba telah menjalankan berbagai kegiatan CSR yang menyasar masyarakat Kabupaten Bekasi. “Ya, sebetulnya kami sudah melakukan program CSR, di antaranya Posyandu, pemeriksaan kesehatan, penghijauan, serta melakukan road show ke setiap sekolah,” ujarnya. Ia juga menambahkan, pihaknya menyambut baik ajakan pemerintah daerah dan siap berkolaborasi lebih lanjut. “Ya, tentu kami support program Rutilahu dari Pemerintah Daerah,” katanya. Dengan adanya dukungan dari sektor swasta, Pemkab Bekasi optimistis program Rutilahu dapat berjalan lebih optimal dan merata di seluruh wilayah. Kolaborasi ini diharapkan tidak hanya menyelesaikan persoalan perumahan, tetapi juga memperkuat tanggung jawab sosial perusahaan terhadap lingkungan sekitar. Asep menegaskan, kemitraan antara pemerintah dan dunia usaha harus terus diperluas agar pembangunan daerah berjalan inklusif dan berkelanjutan, serta benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. 

pemerintahan | 25 April 2025