“Kami akan ajak RW yang berhasil untuk latih RW lain supaya tidak tergantung terus ke DLH atau DKP,” tuturnya.

pemerintahan | 17 Mei 2025

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 01 Tahun 2024 tentang Pojak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 54, besaran denda untuk tindakan parkir liar adalah Rp245.000 untuk kendaraan roda dua atau tiga

pemerintahan | 14 Mei 2025

PORTALJABAR, KOTA BANDUNG -  Wakil Wali Kota Bandung, Erwin mengajak para ketua RT dan RW di Kecamatan Kiaracondong untuk terus bersinergi dalam mewujudkan visi Kota Bandung Utama: Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis. Ajakan tersebut disampaikan Erwin saat menjadi pembina Apel Pelepasan Pembinaan Ketua RW dan RT di Kecamatan Kiaracondong di halaman Kantor Kecamatan Kiaracondong, Sabtu (10/5/2025). Erwin mengapresiasi peran penting RT dan RW sebagai garda terdepan pelayanan publik di lingkungan masyarakat. Ia menyebut, keberadaan para ketua RT dan RW sangat vital dalam menciptakan suasana lingkungan yang harmonis dan kondusif. RT dan RW adalah ujung tombak pelayanan pemerintahan di tingkat paling dasar. Saya sangat menghargai dedikasi bapak dan ibu sekalian dalam mengayomi warga dan menjaga kerukunan di tengah masyarakat, ujarnya. Ia mengutip konsep empat pilar kesejahteraan masyarakat: ilmu para ulama, keadilan pemimpin, kedermawanan orang kaya, dan doa kaum fakir. Jika empat pilar ini bersatu, Bandung akan menjadi kota yang semakin baik. Semua pihak harus saling mendukung dan bergerak bersama, kata Erwin. Ia menutup sambutannya dengan ajakan kepada seluruh elemen masyarakat, khususnya para ketua RT dan RW, untuk terus mendukung program-program prioritas Pemerintah Kota Bandung demi meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup warga. Kolaborasi adalah kunci. Mari terus kita jaga semangat gotong royong demi Bandung yang lebih baik, ungkapnya. (Diskominfo Kota Bandung/rka)

pemerintahan | 12 Mei 2025

Raperda dari pemerintah daerah mencakup pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), rencana pembangunan jangka menengah daerah, penyertaan modal daerah, serta perubahan peraturan tentang pajak

pemerintahan | 10 Mei 2025

dari penataan Barang Milik Daerah (BMD) agar lebih tepat guna, terutama untuk operasional lapangan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, khususnya dalam penertiban pemanfaatan aset dan kepatuhan pajak

pemerintahan | 8 Mei 2025

“Buruh adalah pahlawan bangsa, penyumbang devisa Kabupaten Bogor, penyumbang pajak untuk Kabupaten Bogor, dan tentunya sebagai orang-orang yang membantu membangun Kabupaten Bogor lebih baik lagi,” katanya

sosial | 6 Mei 2025

“Buruh adalah pahlawan bangsa, penyumbang devisa Kabupaten Bogor, penyumbang pajak untuk Kabupaten Bogor, dan tentunya sebagai orang-orang yang membantu membangun Kabupaten Bogor lebih baik lagi,” katanya

infrastruktur | 6 Mei 2025

Ini adalah wujud inisiatif dari masyarakat yang kemudian pemerintah ajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam menghadapi persoalan masyarakat, khususnya persoalan kemiskinan dan masalah sosial, dalam

sosial | 6 Mei 2025

Pemerintah pusat pun telah membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) untuk rumah rakyat kecil.

pemerintahan | 4 Mei 2025

Terkait pungutan tiket masuk atau Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), TNGHS menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan amanat pemerintah pusat.

infrastruktur | 1 Mei 2025