PORTALJABAR, KOTA BANDUNG - Pemdakab Bekasi mendukung penuh percepatan implementasi teknologi blockchain yang diinisiasi oleh Pemda Provinsi Jabar melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

Kegiatan ini mendukung
strategi inisiatif seperti smart city, e-Government, serta perlindungan data pribadi.

Hal tersebut diungkapkan Pj Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Bekasi Jaoharul Alam, saat menghadiri kegiatan Local Government Blockchain Forum & Festival 2024, di Grand Ballroom Hotel Pullman, Kota Bandung, pada Rabu (6/11/2024).

Pj. Sekda menjelaskan di tengah perkembangan pesat teknologi, inovasi berbasis blockchain dapat mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan efektif.

“Blockchain ini salah satu sistem alternatif untuk melindungi data diri kita, tentu sangat menguntungkan, khususnya bagi pemerintah daerah dalam melindungi dan mengamankan data pemerintah,” ujarnya.

Dengan transparansi, efisiensi dan keamanan data yang ditawarkan, blockchain akan menjadi pilar penting dalam upaya transformasi digital. Serta memiliki potensi besar untuk mengubah berbagai sektor termasuk pemerintahan, keuangan dan pelayanan publik.

“Kalau kita sudah menggunakan sistem blockchain, data tetap transparan namun sangat aman. Maka kami pun berencana untuk menerapkan teknologi ini,” jelasnya.

Pihaknya menerangkan, inisiatif teknologi berbasis blockchain direncanakan untuk dilakukan penerapannya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Diskominfosantik. Guna melakukan pengamanan data khususnya data pegawai.

“Kami menyesuaikan penggunaan blockchain ini, jika di Kabupaten Bekasi tentu melalui Diskominfosantik untuk melakukan pengamanannya khususnya data pegawai,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Bidang TIK Diskominfosantik Kabupaten Bekasi, Bahrul Ulum menyebutkan, penggunaan blockchain sudah masuk dalam arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Untuk merealisasikannya diperlukan upaya dan dukungan yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan untuk memanfaatkan potensinya.

“Pemanfaatan blockchain sudah masuk ke SPBE Kabupaten Bekasi, dan hal ini memerlukan dukungan kuat dari pemangku kepentingan untuk beralih transisi ke transformasi digital,” katanya.

Bahrul menjelaskan, melalui metode blockchain dalam pengamanan data khususnya di lingkungan pemerintah daerah mampu mengantisipasi kebocoran data.

“Melalui blockchain ini mampu mengantisipasi kebocoran data, sehingga menjadi sebuah solusi pengamanan data yang aman,” ucapnya.

Ia menegaskan jika penerapan blockchain di sektor pemerintahan menjadi topik yang relevan seiring dengan perkembangan teknologi digital dan isu perlindungan data pribadi.

Blockchain merupakan alat yang berpotensi membawa perubahan besar dalam sektor pemerintahan untuk mewujudkan transparansi, efisiensi dan keamanan yang lebih baik.

Kegiatan Local Government Blockchain Forum & Festival 2024 dibuka oleh Pj. Gubernur Jawa Barat, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat, Kepala Diskominfo Provinsi Jawa Barat, Sekretaris Daerah, dan Asisten Daerah se-Jawa Barat. (Diskominfosantik Kab. Bekasi/Fauziah)