Penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan

Persyaratan

• Surat Kesesuaian Tata Ruang dari Kabupaten/Kota untuk kegiatan Pertambangan

• Rekomendasi Pertimbangan Teknis Kesesuaian Tata Ruang Laut untuk kegiatan pertambangan di Laut di atas 12 mil laut;

• Surat Keterangan Tidak Keberatan/Persetujuan dari Pemegang IUP Eksisting;

• Surat pernyataan bahwa batuan, Mineral bukan logam, atau Mineral bukan logam jenis tertentu yang dimohonkan akan dipasok ke proyek strategis nasional, industri semen, dan/atau proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;

• Nota kesepahaman dengan penanggung jawab proyek strategis nasional, industri semen, dan/atau proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah;

• Surat pernyataan bahwa pemohon Wilayah Izin Usaha Pertambangan memiliki kemampuan pendanaan untuk membiayai kegiatan pengusahaan pertambangan sesuai dengan rencana kerja dan pengelolaan lingkungan;

• Salinan Nomor Induk Berusaha (NIB)

• Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

• Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

• Susunan pengurus, daftar pemegang saham sampai dengan perseorangan penerima manfaat akhir (beneficial ownership) dari pemohon

• Peta permohonan WIUP Mineral Bukan Logam, Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan Batuan;

• Koordinat dalam format Microsoft Excel

• Surat pernyataan akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup termasuk pelaksanaan kewajiban reklamasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

• Surat pernyataan akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang disetujui oleh Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral

• Rencana penggunaan wilayah;

• Rencana penggunaan dan penjualan komoditas;

• Rencana kegiatan eksplorasi yang diberikan selama 3 (tiga) tahun;

• Rencana produksi pada kegiatan operasi produksi Dengan jangka waktu

• Surat Pernyataan tidak keberatan/ persetujuan dari Pemegang Hak Atas Tanah